jpnn.com - BEKASI - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menggelar Retreat SPPG Inspiradaya: Praktik Baik & Replikasi Ekosistem Pemberdayaan Berbasis MBG di Bekasi, 21–23 Desember.
Kegiatan itu diikuti enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi zona Jawa, yaitu:
- SPPG Khusus Pebayuran Kabupaten Bekasi
- SPPG Tanah Baru 02 Bogor Utara
- SPPG Bandung Rancabali Alamendah
- SPPG Kendal Pegandon Wonosari
- SPPG Sleman Tridadi 3
- SPPG Jombang Jombang Denanyar.
Selain itu, dalam forum ini, dihadirkan pula koperasi, Bumdes, dan UMKM sebagai supplier bahan baku, praktisi penggerak pemberdayaan masyarakat, akademisi, perguruan tinggi, Badan Gizi Nasional dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis MBG.
“Retreat SPPG Inspiradaya ini jangan seremonial semata, tetapi harus dikawal dalam aksi berkelanjutan. Sebanyak 20 SPPG Inspiradaya terpilih harus benar-benar menjadi inspirasi dan contoh buat SPPG lain di seluruh Indonesia. Dan yang paling penting ekosistemnya bisa direplikasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu Kemenko PM Abdul Haris.
"Kegiatan ini merupakan ruang belajar bersama bagi para pelaksana MBG untuk merefleksikan pengalaman lapangan, memperkuat nilai pemberdayaan, dan menyusun arah bersama agar MBG tidak berhenti sebagai program teknis, tetapi tumbuh sebagai ekosistem yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Kegiatan ini mengusung tema Merajut Praktik Baik, Menggerakkan Replikasi, yang menegaskan pentingnya menjadikan pengalaman nyata SPPG sebagai sumber pembelajaran utama dalam pengembangan MBG ke depan.
"SPPG Inspiradaya telah membuktikan bahwa dapur MBG dapat berperan lebih luas, bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat gotong royong, dan membangun kemandirian masyarakat. Retreat ini menjadi momentum untuk merajut praktik-praktik baik tersebut agar dapat direplikasi secara adaptif,” ujarnya.
Retreat kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari program Inspiradaya 2025 yang digagas Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
