bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Teknis Kegiatan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (10/2).
Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi, penyamaan persepsi, serta komitmen bersama dalam mewujudkan kebijakan hukum yang berkualitas, berdampak, dan berbasis bukti di lingkungan Kementerian Hukum.
Sekretaris BSK Hukum Dwi Harnanto menegaskan bahwa pembentukan BSK Hukum merupakan langkah strategis untuk mendorong perumusan kebijakan berbasis evidence dengan penguatan peran kantor wilayah sebagai perpanjangan tangan di daerah.
“Pedoman pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi disusun agar proses pengumpulan data, analisis, hingga perumusan rekomendasi kebijakan di wilayah menjadi lebih terarah, terstandar, dan aplikatif,” ujar Dwi Harnanto.
Ia juga menyampaikan bahwa instrumen FKK, AIEK, DSK, serta SPAK–SPKP dirancang saling mendukung guna meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus kinerja organisasi.
Dalam sesi materi, para narasumber memaparkan kerangka pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) dan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK).
Kemudian Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), serta Survei Persepsi Anti Korupsi, Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, dan Survei Kepuasan Masyarakat.
Seluruh instrumen tersebut diarahkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas analis kebijakan, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
