jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), masih menghadapi sejumlah persoalan di daerah. Berbagai kendala pelaksanaan tersebut kini menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan di tingkat pusat.
Evaluasi dilakukan melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri dengan menggelar forum penjaringan masukan pemerintah daerah di Surabaya, Kamis (18/6). Jawa Timur menjadi daerah keempat setelah Kendari, Surakarta, dan Banjarbaru yang dikunjungi dalam rangkaian evaluasi tersebut.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan masukan dari berbagai daerah menunjukkan masih ada sejumlah hambatan dalam pelaksanaan MBG maupun KDMP.
"Dua program itu memang menjadi salah satu yang kami evaluasi. Banyak masukan yang kami terima dari daerah terkait pelaksanaannya," kata Yusharto.
Menurut dia, persoalan utama dalam pelaksanaan MBG adalah belum seluruh dapur umum beroperasi serta adanya standar nasional yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Pemerintah saat ini tengah menghitung kembali kebutuhan ideal setiap dapur berdasarkan jumlah penerima manfaat dan karakteristik daerah.
"Tidak semua dapur harus melayani 3.000 penerima manfaat. Ada daerah yang kondisinya memang tidak membutuhkan jumlah sebesar itu. Begitu juga pembiayaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil," ujarnya.
Sementara pada program Koperasi Desa Merah Putih, Yusharto menyebut berbagai masukan dari daerah juga terus dihimpun untuk memetakan hambatan pelaksanaan.
