Integrasi Data Masyarakat Adat Untuk Mendorong Percepatan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat

1 hour ago 17

Integrasi Data Masyarakat Adat Untuk Mendorong Percepatan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sesuai kegiatan Launching Integrasi Data dan Gelar Wicara Satu Data Masyarakat Adat yang terlaksana atas kerja sama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan (BKMA Kemenbud) di Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA -  

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan (BKMA Kemenbud) berkomitmen mengintegrasikan data masyarakat adat.

Komitmen itu terlaksana dalam Kegiatan Launching Integrasi Data dan Gelar Wicara Satu Data Masyarakat Adat yang diselenggarakan di Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam sambutannya, menegaskan integrasi Satu Data Masyarakat Adat sangat penting dalam intervensi kebijakan pemerintah.

"Sebab kelemahan kita memang sering kali soal data. Kalau datanya tidak beres, intervensi kebijakan pasti kurang beres,” tegas Fahli Zon.

Integrasi Data Masyarakat Adat Untuk Mendorong Percepatan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat

BRWA dan Direktorat BKMA Kemenbud menandatangani perjanjian kerja sama yang disaksikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi serta beberapa perwakilan kementerian dan lembaga serta organisasi masyarakat sipil di Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026. Foto: Source for JPNN

Kerja sama ini, kata Fadli untuk menghubungkan, mengonsolidasi, memperkuat dan mengintegrasi data yang sudah ada dengan kriteria yang disepakati bersama. Ia melanjutkan, data harus akurat, punya standar yeng jelas valid dan dapat dipertukarkan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam sambutannya, menegaskan integrasi Satu Data Masyarakat Adat sangat penting dalam intervensi kebijakan pemerintah.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
| | | |