jpnn.com - JAKARTA - Renaca pengalihan status kepegawaian guru PPPK menjadi ASN pemerintah pusat akan berdampak kepada banyak hal.
Bukan hanya beban fiskal pemda menjadi berkurang. Para guru PPPK pun akan merasa nyaman bekerja karena ada jaminan gaji tidak ngadat lagi.
Terlebih, para guru PPPK diberi kesempatan ikut seleksi untuk menjadi PNS.
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengatakan kesepakatan pemerintah dan pimpinan DPR ihwal guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa diangkat menjadi PNS, menjawab harapan masyarakat.
Bahtra mengatakan Komisi II DPR, yang mengurusi bidang aparatur negara, rutin mengadakan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk membahas persoalan PPPK.
“Jadi, saya pikir itu sesuatu yang bagus dan ini semua menjadi harapan mungkin PPPK yang selama ini ada isu akan dirumahkan dan itu terbantah dengan sendirinya. Saya pikir, kita harus berterima kasih dengan Presiden Prabowo,” kata dia di Jakarta, Rabu (19/8).
Mengenai teknis seleksi PNS bagi guru PPPK yang direncanakan pada awal 2027, Bahtra menyerahkannya kepada Kementerian PANRB.
“Yang paling penting ialah tenaga pendidik kita, guru-guru kita nanti gajinya itu akan ditanggung oleh APBN dan akan menjadi tanggungan pemerintah pusat,” ucap dia.
.jpeg)
