jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keputusan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) menuai kritik tajam. Inisiatif yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu dinilai tidak murni membawa misi perdamaian, melainkan sarat akan kepentingan geopolitik dan ekonomi AS.
Kritik keras salah satunya datang dari Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM Nur Rachmat Yuliantoro. Ia menyayangkan langkah diplomasi tersebut dan menyebut bahwa BoP bukanlah solusi bagi konflik global.
Menurut Nur Rachmat, pembentukan BoP oleh Donald Trump memiliki agenda terselubung yang jauh dari narasi kemanusiaan. Ia melihat adanya ambisi hegemonik yang ingin diperkuat kembali melalui lembaga ini.
“Saya kira kepentingan ekonomi adalah motif sebenarnya dari pembentukan BoP, bukan perdamaian dunia,” ujar Nur Rachmat, Rabu (28/1).
Ia menambahkan bahwa alih-alih menjadi meja perundingan yang adil, BoP justru berpotensi menjadi arena unjuk kekuatan bagi negara-negara besar. Bergabungnya Indonesia dianggap sebagai langkah yang kurang strategis dalam membaca arah angin politik global.
Ancaman bagi Posisi Indonesia dan Isu Palestina
Dampak paling serius dari bergabungnya Indonesia ke BoP adalah kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia internasional, khususnya terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten berdiri di barisan depan membela hak-hak rakyat Palestina.
Nur Rachmat menegaskan bahwa langkah ini merupakan sebuah kesalahan fatal yang dapat mencederai kepercayaan negara-negara mitra.
