jpnn.com, JAKARTA - Ketidaksesuaian data desil kembali menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta.
Perbedaan antara data kondisi ekonomi warga dan data yang digunakan pemerintah untuk menentukan desil membuat sebagian masyarakat harus mendatangi sejumlah instansi untuk klarifikasi.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Gias Kumari Putra menilai persoalan tersebut harus segera dibenahi.
Dia mengingatkan data yang keliru tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah.
Gias mengungkapkan sejumlah wali murid pun mendatangi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setelah sekolah menginformasikan teridentifikasi memiliki harta kekayaan lebih dari Rp 1 miliar.
“Wali murid berbondong-bondong datang ke Bapenda untuk meminta klarifikasi,” kata Gias dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Jumat (11/9).
Menurut Gias, kondisi tersebut menunjukkan perlu sinkronisasi data antara Bapenda dan perangkat daerah lain, termasuk Dinas Pendidikan.
Gias menilai pemerintah perlu memastikan data yang digunakan untuk menentukan status desil sesuai kondisi sosial ekonomi warga.
