jpnn.com, JAKARTA - Indonesia akan menghadapi kondisi global yang makin kompleks dan penuh ketidakpastian pada 2026.
Ketegangan geopolitik makin meningkat, volatilitas harga energi masih menjadi ancaman nyata, sementara dampak perubahan iklim makin sering hadir dalam bentuk cuaca ekstrem dan bencana alam. Dalam konteks ini, ketahanan energi tidak lagi relevan diperlakukan sebagai isu sektoral, melainkan harus ditempatkan sebagai fondasi strategis pembangunan nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, energi kerap dibahas dengan perspektif jangka pendek, terutama terkait stabilisasi harga, pengelolaan subsidi, dan kecukupan pasokan harian. Pendekatan ini memang penting untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.
Namun, tantangan yang dihadapi Republik Indonesia akan menuntut cara pandang yang lebih menyeluruh. Energi bukan semata soal hari ini, tetapi tentang kesiapan negara menghadapi risiko masa depan yang makin tidak terprediksi.
Pengalaman global menunjukkan bahwa krisis energi hampir selalu berjalan beriringan dengan krisis lain. Gangguan pasokan energi dapat memicu inflasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, bahkan menekan stabilitas sosial. Negara yang memiliki ketahanan energi yang lemah akan berada dalam posisi rentan, terutama saat menghadapi tekanan eksternal yang berada di luar kendali negara maupun industri domestik. Karena itu, mengawali 2026 dengan fondasi ketahanan energi yang kokoh merupakan kebutuhan strategis, bukan sekadar opsi kebijakan.
Indonesia sejatinya memiliki modal besar untuk membangun ketahanan energi. Kekayaan sumber daya alam, potensi EBT yang signifikan, serta pasar domestik yang luas merupakan keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara.
Namun, potensi tersebut tidak akan otomatis menjelma menjadi ketahanan jika tidak dikelola melalui pendekatan nasional yang terintegrasi. Ketahanan energi tidak lahir dari kerja sektoral yang berjalan sendiri, melainkan dari orkestrasi seluruh elemen bangsa dalam satu visi bersama.
Pendekatan nasional menjadi makin relevan karena risiko yang dihadapi bersifat lintas sektor. Ketahanan energi berhubungan erat dengan ketahanan ekonomi, pangan, dan bahkan ketahanan sosial. Gangguan energi tidak hanya berdampak pada industri dan rumah tangga, tetapi juga pada layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
