jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF), mengapresiasi kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam memperbaiki tata kelola sektor mineral dan batubara (minerba), khususnya melalui penataan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menurutnya, kebijakan produksi yang lebih terukur menunjukkan perkembangan positif ketika penerimaan negara meningkat di tengah penurunan rata-rata produksi sejumlah komoditas.
“Saya mengapresiasi kebijakan tata kelola Menteri ESDM di sektor minerba dan migas. Salah satu indikatornya terlihat dari penerimaan negara, termasuk PNBP minerba yang menunjukkan peningkatan,” kata Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Kamis (17/9).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, PNBP batu bara hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp66 triliun, naik dari Rp59 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut terjadi ketika rata-rata produksi batu bara turun dari sekitar 68 juta ton per bulan pada 2025 menjadi sekitar 60 juta ton per bulan pada 2026.
PNBP nikel juga meningkat menjadi Rp21 triliun hingga 31 Agustus 2026, dibandingkan Rp10 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penerimaan dari seluruh subsektor pertambangan hingga akhir Agustus 2026 tercatat mencapai Rp108 triliun.
“Produksi mengalami penyesuaian, tetapi penerimaan negara justru meningkat. Ini menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam jangan hanya diukur dari seberapa besar volume yang ditambang, tetapi juga dari nilai ekonomi yang diterima negara,” jelasnya.
Abdul Rahman menyebut penataan RKAB merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi, kebutuhan pasar, penerimaan negara, serta keberlanjutan cadangan sumber daya alam.
