jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan Upah Pungut Pajak (UPP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Desakan tersebut disampaikan warga Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) saat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Aksi tersebut diikuti seratusan warga dan sejumlah tokoh masyarakat dari wilayah barat, tengah, utara, timur, dan selatan Kabupaten Bogor.
Mereka tergabung dalam sejumlah organisasi masyarakat, di antaranya LSM Pelita Pasundan, LSM Pakuan Padjadjaran, LSM PASi, Klinik Hukum 165, dan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS).
Massa meminta KPK mengusut dugaan tindak pidana korupsi tersebut secara menyeluruh dan menindak setiap pihak yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti terlibat.
Ketua PMBB, Oman Rohman Pribadi alias Opri, mengatakan masyarakat mempertanyakan belum adanya tersangka meski proses penyidikan telah berjalan.
"Sampai hari ini belum ada tersangkanya. Ada apa ini? KPK jangan ragu-ragu, segera tetapkan tersangkanya," kata Opri dalam aksi tersebut.
Menurut dia, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia juga meminta KPK menindak siapa pun yang nantinya terbukti terlibat berdasarkan alat bukti dan hasil penyidikan, termasuk apabila terdapat keterlibatan pejabat daerah.
