jpnn.com, JAKARTA - Akselerasi hilirisasi mineral di Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan kapasitas industri.
Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci agar manfaat nilai tambah dapat dirasakan secara optimal di dalam negeri.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan tantangan hilirisasi tidak hanya berada pada aspek teknis industri, tetapi juga pada tata kelola kebijakan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Menurut Faisal, sebagian persoalan hilirisasi justru berada di luar kendali korporasi, terutama yang berkaitan dengan regulasi, koordinasi lintas lembaga, hingga implementasi di tingkat daerah.
“MIND ID bekerja sama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jadi ini enggak bisa sendiri, karena ada ranah yang bisa diselesaikan dari tataran korporasi, tapi ada yang di tataran kebijakan,” kata Faisal dalam diskusi MediaMIND 2026 di Jakarta, belum lama ini.
Faisal menyampaikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar berbagai persoalan di lapangan dapat direspons lebih cepat.
Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting karena lebih memahami kondisi sosial, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat setempat.
