jpnn.com - JAKARTA - Rapat Kerja Nasional XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menghasilkan 10 rekomendasi strategis, di mana masalah PPPK ditempatkan di poin kedua.
Adapun poin kedua ialah masalah yang masih berkaitan dengan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yakni soal kapasitas fiskal daerah.
Diketahui, banyak pemda mengalami keterbatasan fiskal yang berdampak langsung pada anggaran gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Sepuluh rekomendasi strategis dinyatakan sebagai agenda bersama pemerintah kota untuk memperkuat pembangunan perkotaan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam mengatakan sepuluh rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai forum dan pembahasan selama rakernas.
"Persoalan pemerintah kota hari ini tidak lagi semata-mata teknis. Solusinya membutuhkan ruang dialog dan political will agar berbagai rekomendasi daerah benar-benar menjadi kebijakan," kata Alwis dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/7).
Hal itu disampaikan Alwis dalam kegiatan Dialog Kota Tangguh dan Mayors Talk di Kota Medan, Rabu (1/7).
Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan berbagai forum selama penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI yang mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat".
