jpnn.com - Anggota DPR RI Muhammad Khozin (Gus Khozin) menyebut rencana kebijakan work from home (WFH) oleh pemerintah sebagai respons atas eskalasi di Timur Tengah yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia, perlu dilakukan mitigasi secara komprehensif berbasis efektivitas dan efisiensinya.
"Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat," kata Khozin dalam keterangan di Jakarta, Jumat (20/3/2026).
Menurut anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) IV (Jember dan Lumajang) itu, pengalaman Indonesia pada masa COVID-19 pada 2020-2021 menjadi data yang dapat menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan WFH tersebut.
Menurut dia, kebijakan WFH mesti didasari pada data konkret di lapangan, mulai soal demografi, efektivitas kebijakan, serta pertimbangan ekonomi masyarakat setempat.
"Jadi, betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini," ucap Khozin.
Menurutnya, kebijakan yang akan ditempuh tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja, namun pelbagai aspek mesti dijadikan dasar dalam penerbitan kebijakan.
Khozin mencontohkan rencana penerapan satu hari WFH dalam sepekan dinilai tidak memiliki dampak signifikan pada aspek penghematan BBM.
"Multiaspek mesti dijadikan rujukan dalam penerbitan kebijakan WFH ini. Bisa juga dimulai dari daerah dengan mobilitas kerja tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya," tuturnya.
