jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Surabaya melakukan pendataan tenaga pertukangan. Tujuannya, untuk membuka kesempatan kerja bagi mereka.
Rencananya, mereka diprioritaskan untuk mendapat pelatihan serta sertifikasi, dan mendapatkan akses lebih luas pada proyek-proyek pembangunan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan data yang masuk akan diintegrasikan dalam sebuah sistem aplikasi untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara lebih akurat.
"Nantinya nama-nama orang yang sebagai tukang, punya keahlian tukang, itu namanya masuk terdaftar akan muncul di aplikasi," kata Eri, Minggu (16/11).
Pendataan ini, juga diselerakan dengan kewajiban kontraktor pemenang tender proyek Pemkot Surabaya untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Ketika kontraktornya siapapun yang menang maka pekerjanya (tukang) harus mengambil orang Surabaya, yang nama-nama (terdaftar). Dan nama-nama ini nanti kalau ternyata sudah kerja semua, masih ada yang kurang baru, boleh mengambil dari orang luar," jelasnya.
Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya turut memberlakukan sanksi tegas bagi praktik curang, terutama terkait pinjam KTP. Bahkan, jika ditemukan pelanggaran, baik tukang maupun kontraktornya akan langsung dikenai blacklist.
"Jangan sekali-sekali pinjam KTP, biasanya ada pakai KTP orang Surabaya, tukangnya dari luar. Kalau ada, tukangnya langsung saya blacklist, dan dia tidak akan pernah saya berikan bantuan. Yang kedua kontraktornya juga langsung saya blacklist. Karena syaratnya seperti ini,” tegasnya.
