jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai kabar 700 ribu anak di Papua belum bersekolah sebagai informasi yang tidak bisa disepelekan, karena pendidikan menyangkut hak dasar.
"Kami memandang informasi mengenai dugaan 700 ribu anak Papua yang tidak bersekolah sebagai isu yang sangat serius," kata Lalu melalui layanan pesan, Kamis (18/12).
Legislator fraksi PKB itu menuntut negara hadir menyelesaikan persoalan akses pendidikan layak bagi anak Papua.
"Negara wajib hadir memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan," ujar Lalu.
Dia mengatakan Komisi X mendesak pemerintah menjadikan temuan 700 ribu anak Papua tak bersekolah sebagai momentum memperkuat kebijakan afirmatif hingga memperbaiki distribusi guru.
"Termasuk, sarana prasarana, serta memperkuat sinergi pusat dan daerah, agar hak pendidikan anak Papua benar-benar terpenuhi," ungkap legislator Dapil II Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Namun, dia tetap meminta dilaksanakan verifikasi ulang data anak tak bersekolah di Papua agar kebijakan yang diambil tak salah.
"Proses crosscheck ini penting dilakukan dengan melibatkan Kemendikdasmen, lemerintah daerah, serta BPS agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Lalu.
