jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebutkan sebuah sekolah negeri bisa saja menolak penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik.
Asalkan, kata dia, semua unsur di dalam sebuah sekolah negeri secara kompak menyatakan menolak penyaluran MBG.
Menurut dia, syarat sekolah negeri bisa menolak MBG menjadi kesepakatan dalam rapat lintas kementerian.
Hal demikian disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).
"Sekolah negeri ini kalau menerima, menerima semua, tetapi kalau misalnya tidak, tidak semua, itu keputusan sementara adalah seperti itu," tuturnya.
Dia mengibaratkan sebuah sekolah negeri yang 70 persen berisi orang mampu tak bisa menyatakan menolak MBG tanpa memperhatikan 30 persen lain.
"Konsensusnya harus sekolah beserta seluruh wali muridnya, harus sepakat, sepakat iya semua atau sepakat, sepakat tidak semua, begitu kira-kira," kata Sudaryono.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam rapat mempertanyakan alokasi makanan andai ada sebagian elemen di sekolah negeri menolak MBG.
