jpnn.com, JAKARTA - Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai mendesak guna menjaga ketersediaan pasokan bahan baku di sektor hulu demi mendukung keberhasilan program hilirisasi kelapa sawit nasional.
Kepala Pusat Studi Sawit IPB University, Budi Mulyanto menyatakan langkah peremajaan pohon sawit tersebut krusial.
Mengingat hampir 50 persen perkebunan sawit nasional dikelola oleh rakyat, dengan kondisi tanaman mayoritas telah berusia 25 tahun ke atas dan mengalami penurunan produktivitas.
"Kalau tidak diremajakan maka bagaimana kita bicara program hilirisasi? Karena produksi menentukan hilirisasi,” kata Budi di Jakarta, baru-baru ini.
Guru Besar IPB University tersebut menjelaskan percepatan implementasi program PSR memerlukan pendekatan kebijakan afirmatif yang memberikan kemudahan administratif dan penyelesaian legalitas lahan bagi para petani.
Kebijakan afirmatif tersebut dinilai harus berbasiskan pada prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.
Menyusul hal tersebut, Budi menilai kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam mengelola dan menyalurkan dana dukungan peremajaan sudah berjalan sangat baik serta berlandaskan tata kelola bertanggung jawab.
“Dalam memberikan dukungan pendanaan Program PSR, BPDP sudah sangat prudent. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BPDP itu sangat penting,” ujarnya.
