jpnn.com - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang antar-kedeputian.
Hal itu bertujuan agar pelaksanaan program kementerian tidak timpang dan seluruh unit kerja memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan fungsi masing-masing.
Menurut Saleh, pimpinan utama di Kemenpar harus berani membuat anggaran yang berimbang di setiap unit kerja. Bila ada kedeputian yang anggarannya terlalu besar maka bisa dikurangi dan dibagi ke deputi lainnya yang kurang.
"Bagaimana caranya supaya ada keberimbangan anggaran itu. Keadilan penggunaan anggaran," kata Saleh Daulay dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Saleh menyoroti masih adanya ketidakseimbangan distribusi anggaran di lingkungan Kemenpar. Sejumlah unit dinilai memperoleh porsi anggaran besar, sementara deputi lain memiliki alokasi terbatas sehingga programnya berpotensi tidak berjalan optimal ketika memasuki pertengahan tahun anggaran.
Dia juga mengkritik terkait postur anggaran tersebut sebelumnya juga telah disampaikan sejumlah anggota dewan. Menurutnya, konsentrasi belanja yang terlalu besar di sektor tertentu dapat menimbulkan ketimpangan kerja antarkedeputian, bahkan membuat sebagian unit kehabisan ruang fiskal saat tahun anggaran masih berjalan.
"Misalnya hanya ada dua kedeputian yang anggarannya gemuk. Tiga-lah dengan Poltekpar. Tapi kalau Poltekpar ini, kan, sebetulnya anggarannya kecil saja karena anggaran itu, kan, dipakai habis untuk pelaksanaan pendidikan. Tetapi dua yang pemasaran dan event, itu anggarannya kan besar," ujar politisi Fraksi PAN itu.
Saleh pun menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran tahun depan. Dia mengingatkan agar kementerian berani melakukan penyesuaian distribusi belanja, baik melalui penguatan alokasi di unit tertentu maupun redistribusi anggaran agar penggunaannya lebih adil dan efektif.
