jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim merespons kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi warga negara asing (ekspatriat) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut Rivqy, selama penunjukan tersebut didasarkan pada keahlian, prestasi, dan kemampuan profesional, dan dengan catatan ketidaktersediaan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan dari dalam negeri, maka kebijakan itu tidak menjadi masalah.
“Namun, kalau hanya sekadar sensasi, saya kira jangan dipaksakan,” kata Rivqy, Kamis (16/10).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan bahwa BUMN merupakan lumbung ekonomi nasional yang harus dikelola secara profesional, berorientasi profit, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“BUMN adalah tulang punggung ekonomi, maka pengelolaannya harus berbasis profesionalisme. Jika dengan melibatkan tenaga profesional asing bisa mempercepat penguatan kinerja dan transfer pengetahuan, ya silakan saja,” ungkapnya.
Komandan Pusat DKP Panji Bangsa itu menegaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan tersebut tidak berarti tanpa catatan.
Dia menambahkan pemerintab harus memastikan mekanisme pengawasan, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.
Dia mengaku ingin BUMN kuat, mandiri, dan membawa maslahat bagi kemajuan bangsa. "Jadi, bukan semata globalisasi, tetapi juga keberlanjutan manfaat ekonomi untuk rakyat Indonesia,” katanya.
