jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyebut konstitusi di Indonesia bukan teks yang kaku dan membuka ruang mengubah model pemilihan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Menjalankan konstitusi bukan berarti mempertahankan satu model secara dogmatis," kata dia dalam keterangan persnya, Kamis (31/12).
Legislator fraksi Gerindra itu mengatakan model pilkada secara langsung pernah menjadi terobosan penting mendekatkan rakyat dengan pemimpin.
Namun, kata Azis, muncul persoalan struktural yang tak bisa diabaikan dari model pilkada langsung selama dua dekade berjalan.
"Biaya politik yang sangat tinggi telah mendorong kompetisi berbasis modal, bukan gagasan," katanya.
Dia menuturkan demokrasi dalam kondisi seperti itu berisiko kehilangan makna. Sebab, keputusan politik kerap ditentukan oleh kekuatan uang dan jejaring kekuasaan.
"Polarisasi sosial menjadi fenomena berulang yang menguras energi masyarakat tanpa selalu diikuti perbaikan kualitas layanan publik," ujar Azis.
Dari situ, kata dia, demokrasi perlu dimaknai secara lebih progresif. Bukan semata prosedur memilih, melainkan instrumen melahirkan pemimpin berintegritas.
