bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kementerian Hukum Bali resmi menggelar kegiatan Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah Tahun 2026 pada Kamis (4/6).
Acara strategis ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Universitas Udayana (Unud).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid berpusat di Ruang Dharmawangsa, Kanwil Kemenkum Bali, serta disiarkan secara virtual melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, Rektor Unud Prof. I Ketut Sudarsana, jajaran pimpinan Universitas Udayana, Kakanwil Kemenkum seluruh Indonesia yang mengikuti secara virtual dan perwakilan pemerintah daerah.
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menegaskan pentingnya penguatan kapasitas Analis Kebijakan sebagai aktor strategis dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, kebijakan yang baik harus disusun berdasarkan data, analisis yang komprehensif, serta mampu mengakomodasi karakteristik dan nilai-nilai lokal.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap terbangun sinergi, pertukaran gagasan, dan penguatan jejaring antar-Analis Kebijakan guna mendorong lahirnya kebijakan yang adaptif, inovatif, dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujar Kakanwil Eem Nurmanah.
Rektor Unud Prof I Ketut Sudarsana mengapresiasi terjalinnya kerja sama ini.
