jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut penerapan e-voting sebagai upaya menekan politik uang atau money politics menjadi satu hal yang akan dibahas memperbaiki sistem kepemiluan.
Dede berkata demikian demi menanggapi pertanyaan awak media soal usul PDIP yang menyarankan penerapan e-voting dalam pelaksaan pilkada langsung demi menekan money politics.
Dia bahkan menyebut parlemen tengah memikirkan penerapan e-voting dalam pemilihan kepala desa (pilkades) yang minim pengawasan.
"Jadi, kalau kawan-kawan juga mau paham, bahwa di pilkades yang terjadi saat ini, itu money politics juga menjadi sangat tinggi sekali," kata Dede kepada awak media, Rabu (14/1).
Waketum Demokrat itu mengatakan parlemen menerima kabar seseorang mengeluarkan dana belasan milir untuk menjadi kepala desa.
"Oleh karena itu, konteksnya di sini kalau ditanya apakah money politics itu terjadi, besar sekali," ujar Dede.
Dia mengatakan praktik money politics harus ditekan agar parlemen sepakat untuk menekan money politics agar pemimpin di daerah tidak tersangkut perkara hukum.
Terlebih lagi, kata Dede, data Kemendagri menyatakan hampir 40 persen kepala daerah terindikasi bermasalah ketika terjadi money politics.
