jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Guru Besar Lingkungan dan Kebencanaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dwikorita Karnawati mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga khusus guna mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Dwikorita menilai skala kerusakan dan kompleksitas multibencana di tiga provinsi tersebut tidak lagi memadai jika ditangani dengan mekanisme penanggulangan bencana yang reguler.
Menurut mantan Kepala BMKG itu, serangkaian banjir bandang, longsor, dan kerusakan infrastruktur telah menimbulkan dampak multidimensi yang lahir dari kompleksitas perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang jauh lebih serius.
“Dengan skala kerusakan sebesar ini, mekanisme rutin tampaknya tidak lagi memadai. Masyarakat memerlukan lembaga lintas sektor yang mampu bekerja terpadu dan cepat,” ujar Dwikorita dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat (11/12).
Ia menjelaskan bahwa sistem penanggulangan bencana yang disusun sejak 2007 belum dirancang untuk menghadapi multibencana yang saling memperkuat seperti yang terjadi saat ini.
Kondisi ini menuntut sistem penanganan yang lebih kuat, khususnya dalam pencegahan dan mitigasi jangka panjang, demi mewujudkan prinsip “build back better” dalam pemulihan.
Model BRR NAD-Nias Sebagai Acuan
Oleh karena itu, pemulihan memerlukan mekanisme khusus yang cepat, taktis, dan masif, terpisah dari pola rutin. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat melalui badan khusus yang memiliki mandat terintegrasi.
Dwikorita merujuk pada model Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD–Nias pascatsunami 2004 sebagai bukti efektivitas lembaga dengan mandat terintegrasi.
