bali.jpnn.com, MATARAM - Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Penutupan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, Senin (10/11).
Kegiatan yang menandai berakhirnya proses orientasi ini turut dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhamad Amin Imran, pengelola SDM, serta seluruh peserta PPPK Paruh Waktu Kanwil NTB.
Acara penutupan diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Tim Pelaksana, Siti Fathiyah.
Siti Fathiyah menjelaskan bahwa kegiatan orientasi dilaksanakan menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama 16 hari.
Berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran, sebanyak 269 peserta memperoleh predikat sangat memuaskan, 340 peserta memuaskan, 58 peserta cukup memuaskan, dan 1 peserta dinyatakan tidak lulus.
Dalam laporannya, Siti Fathiyah menegaskan bahwa orientasi PPPK ini menjadi langkah penting dalam membentuk pegawai yang memahami nilai-nilai dasar organisasi, etika profesi, serta kompetensi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Sekretaris BPSDM Hukum Jusman Ali menekankan bahwa bekerja di Kementerian Hukum bukan hanya tentang penyelesaian tugas administratif, tetapi juga tentang menjunjung tinggi moral, etika, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat.
