jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Kodam Jaya membatalkan rencana pengerahan batalion tempur membantu polisi menangani aksi begal di Jakarta.
"Pelibatan TNI dalam penanganan begal sejatinya tidak diperlukan," demikian pernyataan resmi koalisi yang dikirimkan Ketua Badan Pengurus SETARA Institute seperti dikutip Selasa (26/5).
Koalisi mengatakan TNI adalah alat pertahanan negara yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman perang dari luar, bukan menangani tindak kriminal umum di tengah masyarakat.
"Tindakan tersebut tidak sesuai dengan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara," demikian koalisi menyatakan sikap.
Koalisi meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat langkah pencegahan kriminalitas ketimbang membuka pelibatan batalyon tempur membantu polisi menangani aksi begal.
Menurut koalisi, langkah pencegahan bisa dengan peningkatan penerangan jalan, pemasangan CCTV di wilayah rawan, hingga penyediaan sistem keamanan publik.
Koalisi juga memints Polda Metro Jaya untuk meningkatkan patroli keamanan, memperkuat deteksi dini terhadap wilayah rawan kriminalitas.
"Kemudian menjalankan penegakan hukum secara profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia," lanjut pernyataan mereka.
