jpnn.com, SEMARANG - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mendukung institusi Kepolisian Republik Indonesia alias Polri tetap berada di bawah presiden langsung.
Menurutnya, hal itu merupakan salah satu pencapaian besar Reformasi 1998 yang harus terus dijaga.
“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risikonya. Hasil reformasi 1998 itu justru menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1) malam.
Menurutnya, alih-alih kembali mengubah struktur kelembagaan, bangsa ini seharusnya fokus pada konsolidasi reformasi yang sudah berjalan.
Perubahan struktural dinilai justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Muhammadiyah, kata Haedar, berpandangan bahwa persoalan yang muncul di institusi negara baik Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal.
“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” ujarnya.
Haedar juga mengingatkan bahwa menempatkan institusi seperti TNI atau Polri di bawah kementerian justru berisiko menambah problem birokrasi.
