jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR MH Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk memperbaharui data angka kemiskinan masyarakat Indonesia.
Menurutnya, data itu harus diperbaharui seiring dengan perubahan angka Purchasing Power Parity (PPP), sebagaimana yang telah di lakukan oleh Bank Dunia.
Hal ini disampaikan Said dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah terkait pokok-pokok RUU RAPBN 2026 di kantornya pada Kamis (21/8).
“Pemutakhiran data ini penting untuk mendapatkan data kemiskinan yang akurat sebagai pijakan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun mendatang,” ujar Said.
Dia menambahkan DPR juga mendukung kenaikan penerimaan perpajakan Indonesia.
Sebagaimana pemerintah menargetkan pendapatan negara pada RAPBN 2026 sebesar Rp. 3147,7 triliun, atau naik Rp. 282,2 triliun dari target 2025. Sumbangsih kenaikan dari penerimaan perpajakan dari target 2025 sebesar Rp. 2.387,3 triliun menjadi Rp. 2.692 triliun. Namun, di sisi lain, Said meminta pemerintah tidak menaikkan tarif pajak terhadap masyarakat.
“Pimpinan Banggar mengingatkan pemerintah agar tidak menaikkan tarif pajak, apalagi kondisi perekonomian rakyat tidak baik baik saja. Jangan sampai Ditjen Pajak berburu di kebun binatang, tetapi harus memperluas kebun binatang, dengan kata lain perlu memperbesar skala usaha para pelaku usaha, dan memperbanyak pelaku usaha agar memberikan sumbangan besar bagi penerimaan perpajakan,” tegasnya.
Said juga mengingatkan pemerintah terkait berkurangnya dana transfer ke daerah dan desa dari Rp. 919 triliun pada tahun 2025 dan turun drastis sebesar Rp. 269 triliun menjadi Rp. 650 triliun pada RAPBN 2026.
