jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Bidang Hubungan Internasional se-Kelompok Cipayung Plus menggelar diskusi bertajuk International Policy Criticism bertema “Menakar Kinerja Menteri Luar Negeri RI dan Resolusi Kebijakan Luar Negeri Presiden Prabowo 2026”.
Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat PB HMI, Jakarta Pusat.
Diskusi ini menjadi ruang refleksi dan kritik konstruktif terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.
Forum tersebut dihadiri oleh kader organisasi Kelompok Cipayung Plus, aktivis mahasiswa serta pemerhati hubungan internasional.
Presidium Hubungan Luar Negeri Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2024-2026 Ferdinandus Wali Ate menegaskan Indonesia adalah bangsa besar yang sejak awal kemerdekaan memiliki peran strategis dalam perjuangan melawan penjajahan dan ketidakadilan internasional.
Menurutnya, politik luar negeri Indonesia bukan semata urusan elite negara, melainkan mandat konstitusional yang melekat pada seluruh elemen bangsa.
"Politik luar negeri Indonesia adalah tanggung jawab moral bangsa. Jika diplomasi kehilangan keberanian moral, maka kita sedang menjauh dari amanat Pembukaan UUD 1945,” tegas Ferdinandus saat menyampaikan pandangannya selaku narasumber diskusi.
Dia menilai implementasi kebijakan luar negeri Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya komunikasi publik, kurangnya pelibatan masyarakat sipil dan generasi muda, hingga sikap diplomasi yang terlalu normatif dalam merespons persoalan kemanusiaan global.
