jpnn.com, JAKARTA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memberikan catatan kritis terkait efektivitas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menangani persoalan di sektor pertambangan. Fokus utama tertuju pada operasional PT Position di Halmahera Timur yang dinilai memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Pengkampanye Jatam, Alfarhat Kasman, menyayangkan belum adanya langkah tegas dari Satgas yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terhadap perusahaan milik pengusaha Kiki Barki tersebut. Menurutnya, keberadaan tambang tersebut bersinggungan langsung dengan wilayah hutan adat yang menjadi tumpuan hidup masyarakat lokal.
"Kami berharap pemerintah melalui Satgas PKH dapat bertindak lebih lugas, termasuk dalam mengevaluasi izin konsesi yang dinilai bermasalah atau tumpang tindih," ujar Farhat dalam keterangan resmi yang diterima redaksi hari ini.
Selain masalah lahan, Jatam juga menyoroti dampak sosial yang dialami warga Maba Sangaji. Farhat menceritakan kembali peristiwa pada Oktober 2025, di mana upaya warga dalam menjaga lingkungan berujung pada proses hukum. Sebanyak 11 warga adat sempat dijatuhi hukuman penjara pasca melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas tambang.
Kondisi lingkungan juga menjadi perhatian, menyusul laporan mengenai adanya pencemaran sungai yang mengalir ke arah Halmahera Timur. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
PT Position sendiri saat ini berada di bawah payung PT Tanito Harum Nickel (THN), anak usaha dari PT Harum Energy Tbk. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi besar klan Kiki Barki yang mulai beralih dari industri batu bara ke nikel guna mendukung ekosistem kendaraan listrik global.
Melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk grup internasional, Harum Energy tengah mengembangkan proyek-proyek besar seperti fasilitas High-Pressure Acid Leaching (HPAL). Meski ekspansi bisnis ini bernilai strategis bagi ekonomi nasional, Jatam mengingatkan agar pertumbuhan industri tetap selaras dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan kelestarian hutan Indonesia.(ray/jpnn)
.jpeg)
