jpnn.com - CIREBON – Sebanyak 3.521 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sudah mendapat penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN.
Tahap berikutnya, Pemkab Cirebon akan membuatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
Bupati Cirebon Imron meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjaga integritas dan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara (ASN) serta selalu mengedepankan pelayanan untuk masyarakat.
Dalam keterangannya pada Rabu (17/12), Imron mengatakan, dengan telah mendapatkan penetapan NIP, maka 3.521 PPPK paruh waktu telah resmi berstatus sebagai ASN di lingkungan Pemkab Cirebon.
Dia lantas menjelaskan makna mendalam dari penetapan NIP PPPK Paruh Waktu.
Menurut dia, penetapan NIP bukan sekadar proses administratif, melainkan pengukuhan kedudukan, tanggung jawab, serta hak sebagai bagian dari ASN yang mengemban amanah pelayanan publik.
“Dengan penetapan NIP tersebut, PPPK paruh waktu secara resmi telah memperoleh kedudukan, tanggung jawab, dan hak sebagai bagian dari ASN yang memikul amanah besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa PPPK paruh waktu harus bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga kehormatan serta martabat jabatan sebagai ASN.
