jpnn.com - Indonesia belum masuk BRICS pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dipahami melalui kombinasi faktor geopolitik, ekonomi, diplomasi bebas aktif, serta kalkulasi strategis kebijakan luar negeri Indonesia pada saat itu.
Meskipun Indonesia telah lama dipandang sebagai kekuatan ekonomi besar di Global South, pemerintahan Jokowi cenderung berhati-hati dan tidak tergesagesa untuk menjadi anggota penuh BRICS. Baru pada era Prabowo Subianto Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS tahun 2025.
Bahkan, banyak pengamat internasional menilai Indonesia adalah “natural candidate” untuk BRICS. Namun, selama dua periode pemerintahan Jokowi (2014–2024), Indonesia belum mengambil langkah resmi untuk menjadi anggota penuh. Kondisi tersebut bukan terjadi karena Indonesia tidak mampu atau tidak diinginkan, melainkan lebih disebabkan oleh pilihan strategi politik luar negeri yang sangat hati-hati, pragmatis, dan berbasis kepentingan nasional.
Secara deskriptif, pemerintahan Jokowi memandang bahwa dunia internasional sedang berada dalam situasi persaingan kekuatan besar antara Barat dan Timur. Di satu sisi terdapat Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan di sisi lain muncul kekuatan baru seperti China dan Rusia yang semakin dominan melalui BRICS. Dalam konteks tersebut, Indonesia memilih untuk tidak tergesa-gesa masuk ke dalam kelompok yang secara geopolitik sering dipersepsikan sebagai tandingan Barat.
Pemerintah Jokowi lebih memilih menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan pendekatan pragmatis. Artinya, Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh kekuatan dunia tanpa terlihat berpihak kepada salah satu blok tertentu. Sikap ini sangat penting karena pada masa Jokowi, Indonesia sedang fokus besar pada pembangunan ekonomi nasional, terutama, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, investasi asing, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta transformasi ekonomi nasional.
Untuk menjalankan agenda tersebut, Indonesia membutuhkan dukungan investasi dan kerja sama dari banyak negara sekaligus. Karena itu, Jokowi berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan China sebagai investor besar dalam infrastruktur. Jepang sebagai mitra pembangunan dan tentunya Amerika Serikat sebagai mitra strategis dalam pasar ekspor. Sedangkan Uni Eropa sendiri sebagai mitra perdagangan, kemudian negara-negara Timur Tengah sebagai sumber investasi energi dan finansial.
Dalam situasi seperti itu, bergabung dengan BRICS pada masa Jokowi dianggap memiliki risiko geopolitik tertentu. BRICS pada waktu itu mulai dipandang dunia sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat, terutama setelah meningkatnya rivalitas global antara China dan Amerika Serikat. Bahkan, setelah perang Rusia-Ukraina, BRICS semakin sering diasosiasikan dengan gerakan dedolarisasi dan pembentukan tatanan dunia multipolar yang menantang pengaruh Barat.
Pemerintah Indonesia khawatir apabila terlalu cepat masuk BRICS, maka akan muncul persepsi bahwa Indonesia condong ke poros China-Rusia. Persepsi tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap kepercayaan investor Barat, hubungan dagang dengan Eropa, kerja sama pertahanan, hingga posisi diplomatik Indonesia di kawasan ASEAN.
.jpg)
