jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons pernyataan sejumlah tokoh oposisi, Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto soal reformasi kepolisian yang baru ada ketika Kapolri diganti.
Dia menilai pernyataan tersebut salah kaprah. Habiburokhman menyebut harusnya usulan yang disampaikan ke Presiden harus berdasar kajian ilmiah.
“Tetapi mereka datang dengan usul terkait personal. Usulan mereka terasa sangat tendensius, subjektif ,dan bersudut pandang yang sangat sempit,” kata dia dalam siaran persnya, Jumat (6/2).
Lanjut dia menuturkan bahwa reformasi di bidang apapun tidak bisa disandarkan hanya pada persoalan suka tidak suka yang bersifat personal.
“Terlebih Kapolri Listiyo Sigit Prabowo justru sosok yang selama ini terdepan dalam mempercepat reformasi Polri,” kata dia.
Politikus Gerindra itu menyebutkan data di Komisi III jelas menunjukkan bahwa sejak memimpin 2021, tingkat refresifitas menurun sangat drastis di banding periode-periode sebelumnya.
“Polri juga tercatat sebagai institusi mitra komisi III yang paling responsif terhadap pengaduan masyarakat,” sambung dia.
Habiburokhman menegaskan bahwa pergantian Kapolri adalah kewenangan konstitusional Presiden yang seharusnya tidak diintervensi oleh tokoh-tokoh oposisi.
