jpnn.com, JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terkait tata kelola ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu yang dijalankan badan usaha milik negara (BUMN).
SPI menilai kebijakan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kendali negara terhadap tata niaga sawit nasional sekaligus melindungi kepentingan petani rakyat.
Kebijakan ekspor satu pintu itu merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden Prabowo di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2026, yang bertujuan menekan praktik manipulasi ekspor seperti under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa.
SPI menilai kebijakan yang mewajibkan ekspor komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, dilakukan melalui BUMN sebagai eksportir tunggal dapat memperbaiki tata kelola industri sawit nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.
Ketua Umum SPI Henry Saragih, mengatakan selama ini harga sawit nasional terlalu bergantung pada mekanisme pasar global dan perusahaan besar yang menguasai rantai industri sawit dari hulu hingga hilir.
“Dengan adanya kebijakan ini, harga kelapa sawit dapat lebih dikendalikan oleh negara, tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pasar luar negeri yang selama ini mendominasi,” ujar Henry.
SPI menegaskan penguatan tata kelola ekspor harus diiringi langkah konkret untuk memperkuat posisi petani sawit sebagai produsen utama.
Menurut SPI, petani masih menghadapi persoalan seperti ketidakpastian akses lahan, minimnya dukungan pemeliharaan tanaman, hingga lemahnya posisi tawar dalam rantai pemasaran.
.jpg)
