jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bakal makin berat jika harus menanggung utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
"Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung, kondisi itu justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah dalam keadaan terbatas,” kata Anis kepada awak media, Kamis (16/10).
Legislator fraksi PKS itu pun mendukung langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang Whoosh memakai APBN.
Terlebih lagi, kata dia, permasalahan pembangunan KCJB sudah muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini ke dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030.
"Menhub saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar,” kata dia.
Anis mengatakan APBN sebaiknya dipakai untuk mengurusi hal esensial. Toh, saat ini sudah terbit aturan baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.
Anis mengatakan aturan baru itu membuat deviden BUMN disetorkan ke Danantara dan tidak masuk ke APBN.
"Deviden BUMN itu disetorkan kepada Danantara dan tidak masuk APBN, maka Danantara harus kelola dan mencarikan solusi yang tidak membebani APBN lagi,” ujar dia.
