jpnn.com, JAKARTA - Langkah cepat dan responsif Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) menuai apresiasi tinggi dari kalangan pengamat hukum.
Tindakan tegas ini dinilai sebagai bukti nyata komitmen korps Adhyaksa dalam mengawal program strategis nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar bersih dari praktik penyelewengan.
Pakar hukum Suparji Ahmad mengapresiasi integritas Kejagung yang bergerak cepat demi menyelamatkan hak gizi anak-anak sekolah.
Menurutnya, langkah transparan dan masif dari Kejaksaan sangat diperlukan untuk memastikan anggaran besar tersebut tepat sasaran.
“Kita apresiasi Kejaksaan Agung yang tiada henti bergerak memberantas korupsi. Namun, dugaan tindak pidana korupsi ini harus diusut tuntas. Sangat tragis dan ironis jika dana gizi untuk siswa sampai dikorupsi. Siapa pun yang terlibat, dari pusat sampai daerah, harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar Prof. Suparji.
Untuk mengoptimalkan pengusutan dan memperkuat bukti, Suparji mendukung penuh sinergi strategis antara Kejagung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kolaborasi ini diyakini mampu melacak seluruh aliran dana hingga ke akar-akarnya, termasuk memulihkan aset negara yang coba disembunyikan.
“Kejagung harus menggandeng PPATK untuk mendapatkan kepastian tentang aliran dananya dan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jangan sampai pengusutan ini hanya menyentuh permukaan saja,” tegasnya.
