jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Melalui Forum Diskusi Aktual bertajuk “Pengukuran dan Penilaian Kinerja Pemda dalam Penurunan Tingkat Pengangguran di Daerah”, BSKDN mendorong penyusunan instrumen yang komprehensif dan berbasis data untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan, upaya penurunan pengangguran di daerah memerlukan pendekatan yang tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses tata kelola yang mendukungnya.
Menurutnya, pengukuran kinerja harus mencakup berbagai dimensi mulai dari perencanaan kebijakan, implementasi program, dukungan anggaran, hingga inovasi daerah di sektor ketenagakerjaan.
“Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan daerah dalam menurunkan angka pengangguran. Namun demikian, diperlukan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif agar capaian tersebut dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan,” ujar Yusharto di Command Center BSKDN pada Selasa, 17 Maret 2026.
Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun metodologi pengukuran tersebut, termasuk dengan akademisi dan kementerian/lembaga terkait.
Yusharto berharap dukungan berbagai pihak dalam merancang indikator serta ketersediaan data yang memadai dapat mendukung proses observasi di lapangan.
“Kami sangat terbuka untuk menyempurnakan indikator yang ada. Dukungan data yang kuat menjadi kunci agar hasil pengukuran bisa lebih komprehensif,” imbuhnya.
