jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia bekerja sama dengan International Swaps and Derivatives Association (ISDA) dan Asosiasi Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) menyelenggarakan Seminar Penguatan Kontrak Standar Penerapan Margin pada Transaksi Derivatif di Pasar Valuta Asing di Jakarta, Kamus, 22 Januari 2026.
Seminar ini merupakan bagian dari upaya mendukung komitmen G20 OTC Derivatives Market Reforms, khususnya terkait penerapan kewajiban margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui Central Counterparty (CCP).
Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan penerapan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan di CCP melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.03/2023.
Implementasi tersebut dimulai pada September 2025 dengan fokus awal pada transaksi interbank Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Sejalan dengan hal tersebut, Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku pasar terhadap pentingnya penggunaan dokumentasi kontrak standar, seperti ISDA Master Agreement dan Credit Support Annex (CSA), sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan kewajiban margin.
Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Agustina Dharmayanti dalam sambutannya menegaskan penerapan dokumentasi kontrak standar merupakan elemen kunci dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta mendukung kelancaran implementasi kebijakan Non-Centrally Cleared Derivatives (NCCD), khususnya pada transaksi DNDF.
Upaya tersebut sejalan dengan agenda pendalaman Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) serta Blueprint Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030 (BPPU 2030) dalam rangka membangun pasar keuangan yang modern, transparan, dan resilien.
Seminar ini menghadirkan paparan dari para narasumber ISDA, yaitu Jing Gu, Head of Legal Asia Pacific, Amy Caruso, Head of Collateral Initiatives serta Sonal Pattnayak, Associate General Counsel Asia Pacific.
