jpnn.com, JAKARTA - Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) Kementerian Perindustrian RI bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui skema Kontrak Swakelola Tipe 2 berbasis Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025.
Pembina industri BBSPJILM Pujiyanto menyampaikan pelaksanaan program itu merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BBSPJILM dan Diskoperindag Gresik yang ditandatangani pada 17 Februari 2025.
"Fokus utama kerja sama adalah peningkatan kapasitas proses produksi, penguatan standardisasi dan sertifikasi, serta pengembangan usaha bagi IKM logam dan mesin yang berlokasi di Sentra IKM Logam dan Mesin Gresik, Desa Pelemwatu, Kecamatan Menganti," jelas Pujiyanto dikutip, Sabtu (15/11).
Pelaksanaan Workshop dan Pendampingan Terstruktur
Rangkaian kegiatan dimulai dengan Workshop Manajemen Mutu dan Pengelolaan Sentra IKM, yang dilaksanakan pada 16–20 Juni 2025 dan dibuka secara resmi oleh Kepala Diskoperindag Gresik, Darmawan. Kegiatan menghadirkan akademisi, praktisi industri, pelaku IKM, dan konsultan sistem manajemen mutu sebagai narasumber.
"Workshop diakhiri dengan kunjungan industri ke PT Indobaja Prima Murni untuk memberikan wawasan langsung mengenai implementasi sistem manajemen mutu di sektor industri logam," ungkap Pujiyanto.
Menurut dia, pendampingan dilaksanakan secara paralel karena seluruh aspek produksi, standardisasi, sertifikasi, dan manajemen mutu berkaitan langsung dalam optimalisasi fungsi Sentra IKM sebagai pusat pertumbuhan industri daerah.
Pujianto menjelaskan fokus pendampingan meliputi penyusunan dan penerapan dokumen mutu, penerapan standar teknis, pengembangan serta diversifikasi produk untuk lima komoditas unggulan (mesin perontok padi, pemeras santan, pengupas biji kopi, pencacah rumput pakan ternak, serta per/pegas spiral), dan penguatan kapasitas operator Unit Pelayanan Teknis.
