jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut sistem rekrutmen calon pemimpin perlu dievaluasi, menyusul banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2026.
Dia mengatakan partai politik harus selektif merekrut calon kepala daerah, seperti menimbang sisi integritas.
"Partai Politik tidak boleh lagi sembarangan menetapkan calon yang tidak berintegritas," kata Doli melalui layanan pesan, Selasa (7/7).
Selain rekrutmen, kata dia, semua pihak harus memikirkan evaluasi sistem pilkada menyusul banyaknya kepala daerah kena OTT KPK.
"Ini bukan soal kembali ke DPRD atau tetap dipilih secara langsung, seperti yang diperdebatkan selama ini," kata Doli.
Wakil Ketua Baleg DPR itu mengatakan evaluasi sistem pilkada bisa dengan membuat aturan terperinci untuk melarang transaksi politik atau political transactional.
Sebab, kata Doli, politik uang dan sejenisnya membuat pilkada menjadi mahal dan membuat kandidat terjerat rasuah setelah terpilih kepala daerah.
"Sekali lagi ini membutuhkan komitmen kita semua, terutama partai politik, DPR, dan pemerintah," ujarnya.
