jpnn.com - SERANG - Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN. Pada tahun anggaran 2025 ini, Pemprov Banten menyiapkan dana Rp 109 miliar untuk mendukung kesejahteraan guru non-ASN. Hal itu sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Alhamdulillah, arahan Bapak Presiden terkait dengan kesejahteraan guru terus kami tingkatkan di Provinsi Banten. Pada tahun ini, kami anggarkan sekitar Rp 109 miliar untuk guru non-ASN," kata Gubernur Banten Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Kamis (7/8). Andra Soni sempat menghadiri penyerahan Kado HUT RI dari Presiden Prabowo Subianto untuk Guru di Jakarta, Rabu (6/8).
Lebih lanjut kebijakan ini juga dilengkapi dengan langkah strategis Pemprov Banten yang baru saja mengangkat lebih dari 5.000 guru menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Andra Soni mengatakan pengangkatan itu merupakan bagian dari proses reformasi ketenagakerjaan di sektor pendidikan. “Kami juga baru saja mengangkat lebih dari 5.000 orang guru menjadi PPPK. Upaya ini akan terus kami lakukan bersama-sama,” ungkapnya.
Selain itu, Pemprov Banten juga mendorong keberlanjutan Program Sekolah Gratis di sekolah swasta yang sudah berjalan. Program ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Saya berharap melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta DPR RI, program sekolah gratis di sekolah swasta ini bisa terus berkelanjutan,” ujar Andra.
Sementara itu, dalam kegiatan yang sama, Sekjen Kemendikdasmen Suharti menyampaikan bahwa Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru mencakup insentif sebesar Rp 300.000 per bulan bagi 341.248 guru non-ASN yang diterima sekaligus selama dua bulan.
Selain itu, BSU diberikan kepada 253.407 pendidik nonformal, dan bantuan afirmasi kualifikasi S1/D4 bagi 12.500 guru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebu, bantuan-bantuan tersebut menjadi bagian dari agenda nasional untuk memperbaiki kualitas guru dan memperkuat layanan pendidikan.
