jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memohon ke para kepala daerah tidak terus-terusan merekrut tenaga honorer, agar belanja pegawai sebuah wilayah tidak melebihi 30 persen dari APBD.
Hal demikian dikatakan Tito saat hadir dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).
"Rekan-rekan kepala daerah, tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer, karena akan menjadi beban," kata eks Kapolri, Senin.
Tito mengatakan saat ini mayoritas daerah di Indonesia sudah mencatatkan belanja pegawai di atas 30 persen dari APBD atau melewati batas seperti dalam UU HKPD.
"Artinya dominan sudah di atas 30 persen," katanya.
Tito mengatakan pemerintah pusat sudah mengimbau daerah agar urusan belanja pegawai tak lebih dari 30 persen.
Selain itu, kata eks Kapolda Metro Jaya itu, pemerintah pusat membuat moratorium rekrutmen tenaga honorer.
"Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, ya. Harus tegas tidak ada tenaga honorer baru," kata Tito.
