jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui wakil ketua lembaga Yorrys Raweyai di kantornya, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2) ini menerima audiensi Amnesty International yang mengadukan dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Satu di antara yang diadukan ialah Tragedi Gearek 2025. Sebuah serangan melibatkan beberapa helikopter militer menjatuhkan mortir di sebuah kampung kawasan Papua.
Insiden tragis ini mengakibatkan seorang anak laki-laki meninggal dunia dan memaksa sekitar 600 warga setempat mengungsi.
Yorrys mengatakan kekerasan di Papua sudah menjadi rahasia umum, tetapi sulit untuk dibahas ke tingkat nasional.
"Kekerasan yang terjadi ini bukan rahasia umum. Cuma ini, kan, sulit sekali untuk kami mengapitalisasi dia ke tingkat nasional seperti dahulu," ujar dia dalam audiensi, Senin.
Yorrys mengaku melihat ada semacam tekanan yang membuat isu kekerasan di Papua tidak bisa dibawa ke level nasional.
"Dahulu kami mampu mengapitalisasikan itu, terangkat dibicarakan. Sekarang ini, kan, ditekan sampai begitu hebat," kata dia.
Yorrys menuturkan DPD RI terus mencari celah dan momentum agar isu kekerasan di Papua bisa dibahas di level nasional, meski ada tekanan.
