jpnn.com, JAKARTA - Tim asesor dari UNESCO Global Geopark dijadwalkan mengunjungi kawasan Danau Toba pada 20–25 Juli 2025, untuk melakukan revalidasi terhadap status keanggotaan kawasan Danau Toba sebagai bagian dari geopark atau jaringan taman bumi global.
Mengingat waktu validasi Geopark Kaldera Toba oleh UNESCO setelah dikeluarkannya kartu kuning pada tahun 2023 silam hanya menyisakan waktu sebulan lagi, maka butuh gerakan cepat melakukan berbagai perbaikan sesuai rekomendasi Unesco.
Untuk mencegah dicabutnya status Global Geopark Kaldera Toba oleh UNESCO. Pemerintah harus memperkuat kerja sama kementerian lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat di kawasan Danau Toba.
Pemerhati dan Pelaku Pariwisata Ir. Sanggam Hutapea, MM mengatakan pemerintah pusat harus memprioritaskan perbaikan tata kelola di kawasan Danau Toba sebagai program prioritas.
Sanggam Hutapea sejak awal konsisten menyuarakan pembenahan tata kelola Danau Toba.
“Cara efektif menyikapi status kartu kuning UNESCO adalah jadikan isu ini sebagai agenda prioritas pemerintah pusat. Perkuat koordinasi lintar sektor. Sebab koordinasi dan komunikasi antar-kementerian harus berjalan intensif. Menteri Kebudayaan yang menjadi salah satu leading sectornya justru tidak banyak dilibatkan,” ungkap Sanggam Hutapea saat di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
Untuk itu, dia berharap Presiden Prabowo Subianto segera menunjuk Menteri koordinator terkait sehingga pemerintah pusat bisa segera melakukan aksi nyata.
“Keterlibatan aktif banyak kementerian diperlukan karena pencabutan status Global Geopark Kaldera Toba oleh UNESCO memiliki dampak luas pada sektor pariwisata, ekonomi dan citra Indonesia di mata dunia,” ujar Sanggam.
