jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra dalam jumlah yang sangat fantastis.
Total ada 1.137 jiwa meninggal dunia, terdiri dari korban di Aceh mencapai 504 jiwa, Sumatera Utara 371 jiwa, dan Sumatera Barat 262 jiwa. Sementara korban yang hilang di tiga provinsi menjadi 163 jiwa (31 jiwa di Aceh, 60 jiwa di Sumut, dan 72 jiwa di Sumbar).
Direktur Eksekutif Rumah Mediasi Indonesia (RMI) Ifdhal Kasim mengatakan dalam situasi bencana dengan skala sebesar ini, publik tidak perlu terlalu berkutat dalam perdebatan mengenai penetapan status “Bencana Nasional”.
"Fokus utama saat ini adalah bagaimana Pemerintah mengoptimalkan seluruh sumber daya, kewenangan, dan kapasitas yang dimiliki untuk penanganan pasca bencana secara cepat, terkoordinasi, dan efektif, terlepas dari apapun status bencananya," ujar dia dalam siaran persnya, Minggu (28/12).
Dia menyebut upaya pemulihan hanya akan berjalan apabila seluruh pihak mengedepankan kerja nyata dan gotong royong sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing, bukan terjebak dalam polemik administratif.
"Kami memandang bahwa Pemerintah telah bekerja dengan maksimal dan bersungguh-sungguh dalam menangani bencana banjir di Pulau Sumatra. Bahkan Presiden pun telah turun secara langsung ke daerah-daerah terkena bencana banjir dan longsor," kata dia.
Namun demikian, faktanya kondisi di lapangan memperlihatkan dengan terang bahwa korban bencana masih hidup dalam situasi penuh ketidakpastian.
Apabila Pemerintah masih dengan keyakinan bahwa mampu mengatasi bencana ini dengan segera tanpa perlu menetapkan bencana Sumatra sebagai “Bencana Nasional”, maka sebaiknya pula Pemerintah terbuka dengan uluran tangan bantuan baik dari dalam negeri, baik individu maupun swasta, maupun dari luar negeri sebagai bentuk empati dan solidaritas umat manusia.
