jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pendirian dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapatkan penolakan di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bandung. Penolakan ini dikarenakan keberadaan dapur yang dikhawatirkan membuat timbunan sampah serta menyebabkan bau tidak sedap.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, program MBG merupakan kegiatan nasional yang harus dijaga bersama. Program ini bertujuan baik, walaupun dalam praktiknya harus ada hal-hal tertentu yang dijaga seperti urusan sampah.
"Jadi, kami bekerja sama secara erat untuk memastikan agar MBG bisa berjalan dengan baik. Itu kepastiannya. Kami akan komunikasikan dengan warga, dan semoga bisa diselesaikan seperti yang terjadi di Turangga," kata Farhan, Senin (10/11/2025).
Hingga akhir Oktober 2025, program MBG secara nasional telah menjangkau 39,6 juta lebih penerima manfaat, yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sebanyak 13.737 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi dan sekitar 491 ribu tenaga kerja terserap di seluruh SPPG tersebut. Program ini juga diklaim telah membagikan lebih dari 1,3 miliar porsi makanan.
Meski demikian, persoalan lain yang harus diperhatikan adalah sertifikasi layak higienis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Sony Adam mengatakan jumlah dapur makanan bergizi gratis atau MBG tercatat 98 unit. Sebanyak 87 dapur diantaranya yang beroperasi setiap hari sedang dalam proses sertifikasi layak higienis.
Menurut Sony, Dinkes Kota Bandung melakukan pendampingan pada seluruh dapur pengelola sejak awal program MBG berjalan. Pendampingan itu melibatkan 80 pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas. Tujuannya agar proses pengolahan hingga penyajian makanan dilakukan secara higienis dan sesuai standar kesehatan.
"Intinya Kota Bandung harus aman, kami sudah advokasi sejak awal MBG digulirkan. Dapur-dapur dibekali cara pengolahan makanan yang sehat dan aman,” kata Sony.
