jpnn.com, JAKARTA - Ketua Jaringan Akar Rumput (JARUM) Arvindo Noviar menyatakan banjir besar di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.
Menurutnya, persepsi publik sering terbentuk dari video viral yang menampilkan sejumlah lokasi banjir seolah merupakan satu kejadian serupa.
Arvindo menjelaskan bahwa arus informasi digital kerap menciptakan ilusi kedekatan geografis, padahal setiap daerah memiliki tipe hujan, kapasitas sungai, dan kesiapan administrasi yang sangat berbeda.
“Narasi yang lahir menyamakan skala banjir dengan skala otoritas, seolah keputusan negara adalah tombol yang dapat ditekan kapan saja,” kata Arvindo, Senin (1/12).
Dia menegaskan penetapan bencana nasional harus melalui mekanisme hukum berjenjang dari desa hingga provinsi.
“Keputusan seperti itu dijalankan melalui struktur yang menautkan desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi dengan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Dia mencontohkan, di ruang digital riuh, situasi di Kampuang Galapuang, Ulakan Tapakis menunjukkan bahwa aparat daerah masih bekerja efektif menangani pengungsian, logistik, dan kebutuhan keluarga yang terdampak.
Warga membawa lansia dan anak-anak ke Surau Kalampayan sebagai titik aman yang berada pada elevasi lebih tinggi.
