jpnn.com, JAKARTA - Akademisi sekaligus analis politik Boni Hargens memberikan respons atas desakan koalisi masyarakat sipil dan sejumlah elemen masyarakat yang menuntut pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit seusai aksi massa akhir Agustus 2025.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur saat membacakan 12 tuntutan masyarakat sipil, 29 Agustus 2025 lalu, salah satunya mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri.
Menanggapi desakan tersebut, Boni Hargens menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit adalah simbol institusi Polri yang saat ini memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah situasi politik yang dinamis.
Menurut Boni, Presiden Prabowo justru membutuhkan Listyo Sigit untuk menjaga stabilitas bangsa dan negara.
Sebagai prajurit yang siap menjalankan perintah presiden, kata Boni, Listyo fokus menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk menindak tegas aksi massa yang mengancam markas kepolisian (Mako Brimob).
“Atas perintah Presiden Prabowo, dan dalam koordinasi lintas sektoral dengan pimpinan TNI dan BIN, Kapolri berhasil mengendalikan situasi. Itu prestasi yang patut diapresiasi," ujar Boni Hargens kepada wartawan, Sabtu (6/9/2025).
Boni menjelaskan jabatan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002. Menurut doktor lulusan terbaik Universitas Walden, Amerika Serikat itu, keputusan mencopot atau mempertahankan Kapolri harus mempertimbangkan konteks politik dan strategi pemerintahan secara keseluruhan.
“Bagi saya, mempertahankan Jenderal Listyo Sigit sebagai Kapolri dapat menjadi bagian dari strategi politik untuk menjaga kekuatan institusi keamanan dan menghindari turbulensi yang bisa dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang pemerintah," tegas Mantan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA itu.
