jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Arifki Chaniago menganggap wacana Pilkada melalui DPRD bertentangan dengan partisipasi publik di ruang digital yang tinggi terhadap dunia politik.
Menurutnya, mekanisme kontestasi politik di daerah justru dipersempit ketika masyarakat aktif bersuara.
“Situasinya seperti ini, stadion sedang penuh dan penonton ramai bersorak, tetapi justru mikrofonnya dimatikan,” ujar Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu.
Arifki menuturkan narasi efisiensi anggaran dan stabilitas politik yang dipakai sebagak alasan mewujudkan Pilkada melalui DPRD dianggap tak tepat.
Menurutnya, demokrasi bukan soal membuat politik sunyi, melainkan mengatur suara publik agar tetap sehat.
"Masalahnya bukan rakyat terlalu ramai, tetapi negara belum siap mengelola keramaian itu,” kata dia.
Dia mengatakan polemik Pilkada via DPRD bukan sekadar soal mekanisme pemilihan, melainkan arah demokrasi ke depan.
Arifki menuturkan pada era digital seperti saat ini, legitimasi tidak cukup lahir dari prosedur, melainkan rasa dilibatkan.
