jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia yang saat ini tertahan di berbagai bandara akibat konflik AS-Israel vs Iran.
Menurut Abidin, penutupan wilayah udara Timur Tengah pascaserangan tersebut telah menyebabkan penundaan penerbangan massal, meninggalkan jemaah dalam kondisi rentan tanpa kepastian logistik dan pemulangan.
"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif agar pemetaan dan data jemaah yang terdampak agar segera menyediakan akomodasi darurat dan bantuan logistik." kata Abidin di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pemerintah bisa mengambil langkah untuk mencari rute alternatif dan skema evaluasi bertahap jika situasi perang tersebut mengalami eskalasi, hingga membahayakan WNI kawasan itu.
Dia menekankan bahwa perlindungan WNI adalah prioritas utama negara, sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Untuk itu, Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal dan mengikuti secara seksama perkembangan perang yang berkecamuk di timur tengah.
Pemerintah juga harus memastikan keselamatan jemaah umrah hingga bisa kembali dengan aman ke tanah air.
"Pemerintah harus hadir penuh, jangan biarkan jemaah terlantar serta mengimbau jamaah pihak travel penyelenggara umrah agar tetap tenang patuhi instruksi KBRI Kementerian Luar Negeri RI," katanya.
