jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPP PKS, Mulyanto meminta pemerintah membuka skema penentuan harga BBM subsidi untuk mengantisipasi spekulasi di masyarakat terkait struktur harga produksi dan harga jual.
Hal itu dikatakan Mulyanto merespons informasi yang viral terkait harga keekonomian Pertalite yang sebesar sebesar Rp 16.088 per liter.
“Pemerintah semestinya transparan dalam menentukan harga keekonomian BBM ini,” kata Mulyanto dikonfirmasi JPNN, Rabu (6/5).
"Audit oleh BPK menjadi penting untuk memastikan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung keekonomian BBM bersubsidi benar-benar mencerminkan kondisi riil," kata Anggota Komisi Energi, DPR RI Periode 2019-2024 itu.
Mulyanto menambahkan, dinamika harga energi global yang fluktuatif, menuntut negara untuk hadir melindungi daya beli rakyat melalui kebijakan subsidi. Hitung-hitungan subsidi tersebut perlu transparan, rasional, dan akuntabel.
"Di sinilah pentingnya kita meluruskan persepsi publik terkait struktur harga BBM, khususnya antara Pertalite dan Pertamax," ujar Mulyanto.
Dia menilai secara teknis dan ekonomi, tidak terdapat dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa BBM dengan kualitas lebih rendah memiliki biaya produksi lebih tinggi.
Pertalite dengan RON 90, dalam logika industri perminyakan, seharusnya memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan Pertamax dengan RON 92 yang membutuhkan proses pengolahan dan komponen blending yang lebih kompleks.
